berita2.com (Ambon, Maluku): Seluruh kepala desa dan raja-raja di Maluku sepakat untuk tetap menjaga perdamaian di daerah mereka. Konflik bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang pernah terjadi di sana, beberapa tahun silam, menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat Maluku dan masyarakat Indonesia.

Buat mengantisipasi konflik serupa, seluruh kepala desa dan raja-raja yang tergabung dalam Majelis Latupati di Maluku berkumpul di Baileo Siwalima, Kota Ambon, baru-baru ini. Mereka sepakat kembali menjalin persaudaraan yang pernah terkoyak.

Sebagai tokoh pemersatu, mereka mengangkat seorang pemimpin yang dinamakan Ketua Latupati Maluku. Ketua Latupati itu bertugas mengkoordinasi dan memantau seluruh perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ia kemudian memberikan informasi kepada pemerintah daerah.

Langkah kepala desa dan raja-raja ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Maluku yang mendambakan perdamaian permanen dan tidak ada lagi saling curiga. Dengan demikian, pembangunan di daerah yang berjuluk Seribu Pulau ini bisa cepat berkembang.

berita2.com (Seram, Maluku): Diduga Tedi terlibat korupsi dana proyek pertanian senilai Rp 2 miliar saat menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur sejak 2007-2010, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seram Bagian Timur Tedi Sibualamo ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin malam (30/5/2011).

Tedi dibawa menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku dan langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Kelas I Ambon. Ia sempat diperiksa tim Kejati Maluku sekitar tiga jam dan ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kepala Kejati Maluku Efendi Harahap, penahan Tedi karena dikawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta saksi-saksi. Sementara Tedi kooperatif atas pemeriksaan dan penahan dirinya malam ini oleh Kejati Maluku.

berita2.com (Ambon, Maluku): Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Nikijuluw, Kamis 28 April 2011, mengatakan, larangan impor ikan seperti cakalang, momar dan tongkol itu strategis bagi Maluku maupun daerah lainnya di Indonesia Timur untuk memproduksi jenis biota laut tersebut guna memenuhi pangsa pasar di Pulau Jawa.

"Larangan tersebut strategis karena para nelayan saat ini mencari jenis ikan tersebut di Indonesia Timur, termasuk Maluku yang kaya biota laut tersebut dengan potensi 1,64 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan seitar 300 - 500-an ton per tahun," ujarnya.

Victor mengemukakan, persoalan pemasokan ikan dari Indonesia timur ke Pulau Jawa yang merupakan hambatan karena dihadapkan dengan transportasi belum lancar dan mahalnya tarif cargo.

Cargo dari Ambon ke Surabaya seharga 1.300 dolar AS. Padahal, dari Shanghai ke Surabaya untuk impor ikan jenis cakalang hanya US$800.

"Jadi ini perlu ada terobosan dari pemerintah di Indonesia Timur untuk membangun fasilitas perhubungan sehingga terjalin koneksitas ketersediaan ikan guna memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa," kata Victor.

Kendala tersebut, menurut dia, mengakibatkan harga ikan yang dipasok dari Indonesia timur untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa relatif lebih mahal dibandingkan impor seperti dari Sanghai.

Apalagi, cargo juga terbatas seperti dari Ambon ke Surabaya yang hanya dua kali sepekan.

"Berbagai langkah terobosan harus dilakukan pemerintah di Indonesia Timur untuk menggugah pemerintah pusat melihat permasalahan tersebut sehingga kegiatan impor di era perdagangan bebas ini tidak mengancam produksi dalam negeri," tegas Victor.

Dia pun menjelaskan impor ikan yang saat ini menjadi pembicaraan hangat berbagai komponen bangsa sebenarnya hanya untuk jenis tertentu karena tidak diproduksi di Indonesia.

"Jenis ikan dari daerah sub tropis maupun dingin seperti Amerika Utara, Norwegia, Denmark diimpor untuk memenuhi kebutuhan warga asing di Indonesia maupun menu makanan sejumlah restoran dan hotel berbintang sehingga tia perlu dipermasalahkan," kata Victor Nikijuluw.

berita2.com (Ambon, Maluku): Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tujuh mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (6/4). Ketujuh mantan wakil rakyat itu merupakan tersangka korupsi berjemaah dana asuransi DPRD senilai Rp6,3 miliar.

Satu per satu mantan anggota dewan periode 1999-2004 dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas II Ambon. Ketujuh orang itu yakni Moses Savsavubun, Yohanes Wee, Fabianus Leo Rahanubun, Ruland Jufri Betaubun, Engelbertus Janwarin, Fetrus Renyaan, dan Oskar Tonci Ohoitubun.

Mereka dibawa ke rutan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing. Mereka tampak pasrah digiring ke rutan setelah menjalani pemeriksaan oleh Tim Jaksa Kejati Maluku.

Kepala Kejati Maluku Effendi Harahap menyatakan penahanan itu untuk memperlancar proses penydikan dan pemeriksaan. Pihaknya telah menetapkan 25 mantan anggota DPRD terkait korupsi tersebut. Satu di antaranya mantan Ketua DPRD Mohammad Tamher yang kini menjabat sebagai Wali Kota Tual.

Harahap mengatakan penahanan akan dilakukan secara bertahap. Khusus Wali Kota dan Wakil Waki Kota Tual, Kejati tengah menunggu surat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.