press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Senin, 02 Mei 2016

You are here: Home Daerah Jambi

Jambi

Tingkatkan hasil petani tembakau di Jambi, Pemprov kerjasama Badan Penelitian Ditjenbun

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun ini berencana untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik lokasi di tiga daerah terkenal penghasil tembakau khas daerah Jambi saat ini, masing-masing yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, yang progresnya untuk segera diprogramkan pada 2017 yang akan datang, dalam rangka upaya untuk membantu lebih kurang empat ratusan petani tembakau di tiga daerah penghasil tersebut, berupa program bantuan bibit tembakau unggul, agar produktifitas hasil panen yang di tanam oleh ratusan petani tembakau yang berasal dari tiga daerah penghasil tembakau terkenal di Provinsi Jambi itu, tercapai secara nasional.

Diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jambi Ir Budidaya,MFor.Sc, yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Bidang Pembangunan Perkebunan pada kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Yan Faisal di ruang kerjanya, Jum’at (08/04/2016) di Kota Jambi, menurutnya Provinsi Jambi bersama-sama dengan 15 provinsi lainnya di seluruh tanah air, merupakan daerah penghasil tembakau yang layak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) atas penerimaan cukai tembakau yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Ada 16 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Jambi yang berhak menerima DBH (Dana Bagi Hasil) oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang jumlah kesemuanya itu, sebesar 2 persen untuk semua provinsi daerah penghasil, yang besarannya telah ditentukan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, untuk masing-masing 16 daerah penghasil cukai tembakau, termasuk Provinsi Jambi,” demikian jawabnya.

Ditambahkan oleh Yan Faisal, pemberian DBH yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi oleh Pemerintah Pusat tersebut, sangat erat terkait dengan hasil produktifitas tanaman tembakau yang di panen oleh ratusan petani/kelompok tani yang berasal dari ketiga daerah ini, masing-masing yakni Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Yan menyebutkan secara teknis produktifitas yang di panen oleh petani dan kelompok tani tembakau di tiga daerah tersebut, relatif masih rendah dibandingkan daerah lainnya di seluruh Indonesia.

“Total luasan lahan tanaman tembakau yang ada di Provinsi Jambi saat ini, totalnya mencapai 569 hektar, masing-masing yakni Kabupaten Merangin dengan total areal lahan yang di tanam oleh petani setempat yaitu mencapai 40 hektar yang dikelola oleh 15 kepala keluarga. Kabupaten Kerinci seluruhnya seluas 5 hektar di tanam oleh 300 kepala keluarga, dan di Sungai Penuh total lahan tembakau disana, seluruhnya mencapai 25 hektar yang dikelola oleh 77 kepala keluarga. Akan tetapi justru produktifitas hasil panen petani kita, secara teknis angka potensinya masih rendah bila dibandingkan potensi di bawah angka target nasional. Produktifitas tembakau yang mereka panen, selama ini hanya mencapai 671 kilogram per hektarnya. Sementara potensi-potensi ini seharusnya bisa mencapai 1,5 ton per hektar. Inilah, yang menjadi perhatian kita terhadap mereka untuk meningkatkan hasil produktifitas panen tembakau milik petani kita.

Sehingga kita, akan upayakan untuk memetakan titik-titik lokasi mana saja, dengan program pemberian bibit unggul yang lebih baik, dan Ditjenbun (maksudnya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan RI), menyarankan untuk berkerja sama dengan Badan Pusat Penelitian Ditjenbun untuk meneliti sejauh mana pemberian bantuan bibit unggul yang layak dan tepat, untuk di tanam di tiga daerah penghasil tembakau asal Jambi ini, sesuai dengan karakteristik dan letaka geografis lahan setempat. Adapun bibit unggul yang ada saat ini, dan sudah banyak yang direkomendasikan oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian khususnya di daerah Pulau Jawa adalah bibit unggul tembakau jenis VIRGINIA, yang terkenal rendah nikotinnya. Tapi hal ini belum kita wacanakan oleh petani tembakau kita disini. Karena selama ini,mereka masih menggunakan bibit tembakau lokal, dan budidaya yang mereka kelola pun belum tepat, dan juga minimnya kemampuan SDM (sumberdaya manusia) petani tembakau kita di Jambi ini,” demikian paparnya.

Kembali diungkapkan lebih jauh oleh Yan Faisal kepada media online ini, terkait dengan pro-kontra yang ada di tengah kondisi nasional saat ini, soal penolakan untuk pembudidayaan tanaman tembakau yang banyak ditolak oleh kelompok aktifis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan para penggiat anti rokok di tingkat nasional dan dunia, pihak Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyarankan agar petani tembakau di tanah air, tidak perlu khawatir soal isu tersebut. Ada peluang yang bisa di lakukan oleh mereka di tengah situasi seperti itu, yaitu melalui diversifikasi usaha tani melalui pembudidayaan tanaman lainnya dengan cara sistem tanam tumpang sari, seperti menanam kopi, coklat, dan yang lainnya, tuturnya menambahkan. (Afrizal)

Cegah kerusakan Lingkungan Hidup, Perusahaan Pengumpul Limbah B3 taat aturan

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Menghadapi kerasnya kompetisi persaingan antar negara-negara di seluruh kawasan Asia Tenggara di era Pasar Bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN/Association of South East Asian Nations) saat sekarang ini, dan tantangan ke depannya di masa yang akan datang, yang potensi dan prediksinya akan berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas di seluruh tanah air, termasuk di wilayah Provinsi Jambi ini, terutama aspek perlindungan kelestarian Lingkungan Hidup (LH), dan habitat ekologis yang ada bagi kelangsungan makhluk hidup.

Tentunya hal demikian, sangat membutuhkan sikap serius penanganan dan pengawasan yang lebih ketat lagi oleh pemerintah daerah (pemda) Provinsi Jambi khususnya, dalam hal ini pihak kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal pengelolaan LB3, atau biasa disebut Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan tetap terjaga ekosistim di alam semesta ini.

Mencermati dinamika perkembangan pembangunan Lingkungan Hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Jambi, di eras Pasar Bebas MEA saat ini, seperti diungkapkan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi Dra Hj Rosmeli,MSi, melalui Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Ismei Kurnia,SH,MH kepada media online ini, pihaknya dalam aspek pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) senantiasa melaksanakan ketentuan yang berlaku, dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai urusan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi (pemprov), dan pemerintah kabupaten/kota.

”Sesuai implementasi amanat perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda yang baru (diberlakukan) ini, ada pembagian urusan kewenangan masing-masing antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan aspek pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan Limbah B3,” jawab Ismei Kurnia, saat dikonfirmasi berita2.com di ruang kerjanya, Selasa (05/04/2016) di Kotabaru, Kota Jambi.

Di dalam penjelasan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda yang baru tersebut, kata dia, disebutkan bahwa kewenangan BLHD Pemerintah Provinsi Jambi hanya sebatas pengawasan dan pengumpulan LB3 (Limbah B3) untuk skala provinsi yakni mengutip atau mengumpul LB3 untuk antar lintas wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Sedangkan kewenangan BLHD di daerah kabupaten/kota, hanya sebatas kewenangan untuk penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yaitu dalam bentuk TPS (Tempat Penyimpanan Sementara).

“Sudah sangat jelas, di atur di dalam Lampiran di dalam Undang-Undang Pemda yang baru (maksudnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda). Disana disebutkan, bahwa ada pembagian urusan masing-masing antara kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, dengan urusan kewenangan pemerintah provinsi, dan urusan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, terkait soal pengelolaan Limbah B3 (LB3), yang menjadi urusan kewenangan masing-masing. Yang menjadi urusan (Pemerintah) Pusat, antara lain adalah soal pemanfaatannya, pengumpulan Limbah B3 (LB3) untuk skala nasional, pengelolaannya, Dumping yakni pembuangan limbah ke laut, dan juga soal pengangkutan atau transporternya. Terkait perizinan ‘transporter’ ini, pihak pengusaha harus memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sementara untuk pengelolaan LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, adalah hanya untuk pengumpulan Limbah B3 untuk skala provinsi saja, yakni mengutip antar lintas wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Sedangkan pemerintah kabupaten dan kota, untuk masalah pengelolaan Limbah B3 ini, mereka diberikan kewenangan hanya untuk penyimpanan saja, yakni dalam bentuk TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang ada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota,” tutur Ismei menjelaskan.

Bila merujuk pada penjelasan di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda yang baru ini, bahwa, terkait dengan pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ini, terdapat pembagian kewenangan masing-masing antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KemenLHK). Lalu, yang menjadi urusan kewenangan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Pemerintah Provinsi Jambi, diberikan kewenangan untuk pengumpulan LB3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Sementara BLHD pemerintah kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi, diberikan kewenangan untuk penyimpanan sementara LB3, pengumpulan LB3 dalam satu daerah kabupaten/kota. Maka sesuai dengan ketentuan di luar itu tadi, maka itu dilarang,” demikian pungkasnya.

Lebih lanjut, papar Ismei Kurnia seraya menambahkan, terkait ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PERMENLH) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Izin Pengelolaan LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Limbah B3, saat disinggung oleh media online ini soal perizinan yang diberikan oleh para korporat (perusahaan) yang bergerak dalam upaya pengumpulan LB3 yang ada di wilayah Provinsi Jambi, menurutnya sudah tidak ada lagi yang beroperasi, dan justru perusahaan pengumpul LB3 yang dimaksud tersebut, telah dikeluarkan perizinannya oleh pihak KemenLHK Republik Indonesia.

“Dulu memang ada, perusahaan pengumpul (Limbah B3) yang ada di Jambi ini, yang kita keluarkan izinnya. Namanya, CV Surya Jaya Logam (SJL) di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tapi, oleh karena ada perubahan pengalihan bentuk badan usahanya, dari CV (Commanditer Venonschaft) menjadi PT (Perseroan Terbatas), dan juga ada perubahan nama perusahaannya itu, pengawasan kepada mereka, sudah tidak lagi menjadi kewenangan kita, tapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (maksudnya adalah KemenLHK RI pimpinan DR Ir Siti Nurbaya Bakar,MSc saat ini dalam struktur Kabinet Kerja Presiden RI Ir H Joko Widodo dan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla) untuk mengawasinya. Karena izin perusahaan itu kini, perusahaan pengumpul Limbah B3, untuk skala nasional. Dan konon kabarnya, perusahaan tersebut juga menyerahkan kepada pihak ketiga, untuk perizinan transporternya (perizinan pengangkutannya), dan untuk jelasnya, silahkan anda, di cek ke dinas perhubungan (maksudnya kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi) atau ke Kemenhub,” demikian tuturnya mengungkapkan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya oleh media online ini, Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Sinta Hendra, menyatakan ada jenis-jenis Limbah B3, atau LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) dan karakteristiknya, yakni limbah yang mudah meledak, limbah yang mudah menyala, limbah beracun, limbah infeksius, limbah reaktif, dan limbah korosit. (Afrizal)

Cegah Karhutla di Jambi, FORKPIMDA keluarkan Maklumat bagi pelaku pembakaran

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Dalam rangka upaya mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Jambi, saat musim kemarau panjang, yang bakal akan terjadi ke depannya, dan berujung pada dampak bencana lingkungan hidup dan ekologis seperti bencana terpapar kkabut asap akibat aktifitas karhutla yang telah melanda hampir di seluruh daerah dalam Provinsi Jambi pada 2015 lalu, hingga meluas ke provinsi-provinsi tetangga yang lainnya di seluruh daerah wilayah Pulau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), dan Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng).

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, beserta semua unsur FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jambi, diantaranya pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, Korem 042/GAPU, dan Pengadilan Tinggi Jambi, telah mengeluarkan Maklumat Bersama, bertanggal 10 Maret 2016 di Kota Jambi, tentang sanksi tegas bagi pelaku pembakaran, atau pun kepada orang/kelompok yang menyuruh melakukan pembakaran dengan ancaman pidana penjara kurungan antara 5-20 tahun, dan denda puluhan milyaran rupiah, bila terbukti melakukan kejahatan lingkungan tersebut.

Maklumat Bersama FORKOMPIDA Provinsi Jambi, bertanggal 10 Maret 2016 tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan, Lahan dan Kebun di wilayah Provinsi Jambi ini pun resmi berlaku kepada seluruh masyarakat Jambi tanpa terkecuali, maupun kepada semua pihak perusahaan/korporat yang bergerak dalam Izin Usaha Kehutanan (IUK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi umumnya.

Menanggapi hal demikian, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Ir Budidaya,M.For.Sc, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Perkebunan pada kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ispandi menyatakan kepada berita2.com, Kamis (31/03/2016) di Telanaipura, Kota Jambi, menurut Ispandi pihaknya senantiasa siap dalam menghadapi segala kemungkinan saat musim kemarau panjang ke depannya, dan berupaya keras untuk melakukan antisipasi dan mencegah adanya prediksi dan potensi kebakaran lahan di areal perkebunan yang ada di seluruh daerah Provinsi Jambi ini, baik areal perkebunan rakyat yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok tani, dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

“Kita selalu ingatkan, dan menghimbau kepada semua perusahaan untuk melengkapi segala sarana dan prasarana berupa peralatan pemadaman kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan kita pun selalu siap, menghadapi kemungkinan yang ada, baik prediksi dan potensi adanya kebakaran di sekitar areal perkebunan yang ada di kebun milik masyarakat dan kelompok tani, maupun semua perusahaan perkebunan lainnya yang ada di Provinsi Jambi,” tegas Ispandi.

Ditambahkannya terkait dengan kelengkapan peralatan pemadaman kebakaran yang harus dilengkapi oleh perusahaan ini, seperti yang diamanatkan di dalam ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:47/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Lahan dan Kebun. “Sapras (Sarana dan Prasarana) untuk pengendalian kebakaran, baik pencegahan dan pemadaman ini, harus diadakan dan disediakan oleh perusahaan tersebut. Semua perusahaan-perusahaan perkebunan ini, harus melengkapinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Provinsi Jambi ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, di dalam Pasal 15 point (k), yang mengatur kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran, serta pengendalian kebakaran. Adapun peralatan pemadaman kebakaran yang harus dimiliki perusahaan itu, berupa peralatan utama seperti peralatan tangan, memiliki pompa air yang bertekanan tinggi, mempunyai armada transportasi, peralatan kemunikasi, logistik dan jumlah regu beserta kelengkapan personilnya. Selain itu, mesti memiliki peralatan pendukungnya, peralatan deteksi dini seperti menara api dan petugas patroli yang ada di setiap perusahaan perkebunan yang ada, serta mempunyai peralatan dan perlengkapan Dipusdal yang ada di pusat pengendali untuk mendeteksi dini potensi terjadinya kebakaran di areal lahan dan kebun milik perusahaan tersebut,” demikian paparnya.

Dikatakan Ispandi, yang juga menjabat sebagai Ketua Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun Provinsi Jambi saat ini, personil dan petugas pemadaman kebakaran sudah dibentuk di semua daerah di Provinsi Jambi yaitu pembentukkan Brigade Kebakaran di seluruh Dinas Perkebunan terkait di wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. “Masing-masing 15 orang petugas di setiap dinas terkait, di seluruh daerah kabupaten dan kota. Saat ini, yang sudah terbentuk, baru  sembilan daerah,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya seraya menambahkan, pihaknya sudah membentuk para relawan dan volunter dari unsur masyarakat di daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan dan kebun tersebut, seperti KTPA (Kelompok Tani Peduli Api), serta pembentukkan Brigade Kebakaran di semua perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. “Tim sudah bekerja, dan masih dalam proses pendataan. Perusahaan-perusahaan mana saja, yang sudah memiliki Brigade Kebakaran di tingkat perusahaan ini. Maksimal jumlah petugas dan personil di Brigade Kebakaran Perusahaan tersebut, harus berjumlah 15 orang per brigade,” pungkasnya.

Adapun ada 4 pointer dalam isi Maklumat Bersama FORKOMPIDA Provinsi Jambi 10 Maret 2016 tersebut, yaitu sebagai berikut:

(1). Diumumkan kepada seluruh masyarakat, pengelola lahan perkebunan dan kehutanan agar tidak melakukan pembakaran hutan, lahan dan kebun dengan alasan untuk membuka/mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; (2). Barang siapa (pelaku pembakaran, orang yang menyuruh melakukan pembakaran). Karena kesalahannya baik sengaja, maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan kebakaran/pembakaran, akan ditindak tegas sesuai hukum, dengan sanksinya, adalah;

(a). Pasal 187 KUHP (pembakaran dengan sengaja) diancam hukuman antara 12-20 tahun; (b). Pasal 188 KUHP (pembakaran dengan tidak sengaja) diancam hukuman 5  tahun; (c). Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ancaman penjara 15 tahun, dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); (d). Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun; (e). Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan ancaman penjara selama 30 tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

(3). Bagi pemegang Izin Usaha Kehutanan (IUK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), apabila terjadi kebakaran di areal kerjanya di rekomendasikan untuk dicabut; dan (4). Maklumat ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian, dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dikeluarkan 10 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh 6 lembaga pemerintahan yang tergabung di dalam FORKOMPIDA Provinsi Jambi, masing-masing yaitu; Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli; Ketua DPRD Provinsi Jambi Conelis Buston; Kepala Kepolisian Daerah Jambi Brigadir Jenderal Polisi Drs Musyafak,SH,MM; Danrem 042/GAPU Kolonel Infanteri Makmur,SAP,MM; Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Erbindo Saragih,SH,MH; dan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Adam Hidayat,SH,MH. (Afrizal)

YLKI Jambi kumpulkan 1 Juta Tanda Tangan untuk petisi ke Presiden

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) wilayah Jambi menggelar aksi meminta dukungan seluruh masyarakat di Provinsi Jambi sebagai konsumen leasing khususnya, untuk membubuhkan tanda tangannya dalam sebuah spanduk berisikan “Petisi 1.000.000Tanda Tangan” menolak bentuk-bentuk aksi premanisme, yang dilakukan para "debt collector" di daerah Provinsi Jambi umumnya. Yang menggelar aksi simpatiknya itu, di depan komplek perkantoran gubernuran saat “car free day” di wilayah Telanaipura, Kota Jambi, Minggu pagi (27/03/2016).
YLKI wilayah Jambi merilis, terkait dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke YLKI selama ini mengenai ulah Leasing (lembaga pembiayaan kendaraan, baik lembaga pembiayaan unit kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua dengan cara mengangsur/mencicil yang dibeli oleh konsumen) yang melakukan tindakan eksekusi barang ‘Jaminan Fidusia’ secara sepihak, yakni dengan menggunakan jasa “debt collector” sebagai Pihak Ketiga, dengan cara mengancam dan menggunakan cara-cara kekerasan, mengintimidasi konsumen dalam prakteknya untuk menarik unit kendaraan milik konsumen, yang belum melunasi cicilan angsuran pembayaran kendaraannya tersebut, demikian rilis yang ditulis YLKI Jambi.
Berkenaan dengan hal tersebut, YLKI wilayah Jambi yang disampaikan oleh Ketua YLKI Jambi Ibnu Chaldun dalam rilis persnya, ia menyatakan sikapnya menolak adanya bentuk-bentuk aksi premanisme dengan cara mengancam, dan mengintimidasi konsumen pembiayaan unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua oleh para “debt collector” ini, dalam bisnis di leasing yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
“YLKI Jambi tegas-tegas menolak, segala bentuk aksi kekerasan dan ancaman, dalam penarikan kendaraan milik konsumen oleh para debt collector. Oleh karena itu, kita mengajak seluruh masyarakat Jambi, untuk menolak dan memberikan dukungannya kepada YLKI Jambi, dengan membubuhkan tanda tangan diatas sebuah “Petisi Satu Juta Tandatangan” yang akan dia serahkan kepada Presiden RI Ir Joko Widodo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kapolda Jambi, serta kepada gubernur Jambi terpilih yang baru saja sebulan lebih dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Zumi Zola Zulkifli,” tegasnya saat dikonfirmasiberita2.com, di depan halaman gubernuran di wilayah Telanaipura.
Adapun butir-butir pernyataan sikap, yang disebarkan YLKI wilayah Jambi ke seluruh mass media di Jambi, termasuk kepada wartawan media online ini, pada Minggu pagi (27/03/2016) di wilayah Telanaipura, Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:
(1). Menolak praktek-praktek premanisme oleh Debt Collector Leasing, sebagai pihak ketiga terhadap eksekusi barang Jaminan Fidusia. Karena alasan YLKI, sangat bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain; Pasal 36 di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Aline ke-4 tentang penegasan konstitusi dasar negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) Nomor:01/POJK.07/2013 di dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf c; Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor: 08 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dan Pasal 36 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Perampasan.
(2). Junjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Jambi sebagai konsumen, serta menghormati dan menghargai hukum dasar manusia di atas muka Bumi ini, yaitu HAM. Karena manusia diciptakan pada prinsipnya difitrahkan dan dijamin untuk hidup damai, hidup bebas dan lepas dari rasa ketakutan, sekaligus manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. (3). Kembalikan wibawa, harkat dan martabat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan “marwah” kepolisian sebagai perwujudan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). (Afrizal)

Tim Survei Kemenhub turun ke Jambi melihat kondisi jembatan timbang

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, Ir H Sri Sapto Eddy,MTP, didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Darma Meliala menyatakan, percepatan dan pengalihan P3D (Peralatan, Personil, Pembiayaan, dan Dokumen) semua jembatan timbang yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), efektif diserahkan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada akhir Desember 2015 ini.

Diungkapkan kepala dinas perhubungan kepada berita2.com di ruang kerjanya, Rabu (22/03/2016) di Kota Jambi, ia menyebutkan ada 4 jembatan timbang yang beroperasi di seluruh daerah dalam Provinsi Jambi, masing-masing yaitu Muaro Jambi, Muaro Tembesi di Kabupaten Batanghari, Pelawan di daerah Sarolangun dan Kota Sungai Penuh. 

“Saat ini, Tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sudah turun melakukan survei ke semua jembatan timbang yang ada, dan semuanya ada empat yang saat ini kita kelola, yaitu jembatan timbang yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, Muaro Tembesi di Kabupaten Batanghari. Jembatan Timbang Pelawan di Kabupaten Sarolangun, dan di Kota Sungai Penuh,” jawab Sri Sapto Eddy ketika dikonfirmasi media online ini, yang juga didampingi Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang (BPPAB) pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ibrahim.
Diakui oleh Sri Sapto, pihaknya dalam hal ini Pemprov Jambi mendukung penyerahan dan pengalihan operasional beserta aset jembatan timbang yang ada kepada Pemerintah Pusat. “Pengelolaan jembatan timbang ini, saya mendukung sekali, untuk diserahkan ke (Pemerintah) Pusat. Jujur saja, untuk pendapatan yang kita terima (maksudnya Pendapatan dan Penerimaan Asli Daerah/PAD) dari pengelolaan jembatang timbang ini sebesar 1,3 Milyar Rupiah pertahun. Tapi itu, dari segi biaya perawatan dan pemeliharaan, kita tekor setengahnya, semuanya sekitar 3 Milyar Rupiah lebih. Jadi, saya pun, sangat mendukung sekali, penyerahan (peneyerahan dan pengalihan jembatan timbang kepada Kementerian Perhubungan RI) ini,” demikian paparnya.
Ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Darma Meliala menjawab media online ini, sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemda, soal pembagian kewenangan bidang perhubungan darat di dalam Lampiran ketentuan Undang-Undang Pemda tersebut, secara otomatis semua jembatan timbang diserahkan dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

“Secara otomatis, juga termasuk soal percepatan dan pengalihan seluruh peralatan, personil, pembiayaan dan dokumennya, atau P3D. Jembatan Timbang, yang ada di wilayah Provinsi Jambi, semuanya sudah menjadi urusan Pemerintah Pusat, dan Tim dari kementerian sudah melakukan pendataan semua jembatan timbang yang ada, yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, dan secara efektif sejak Januari 2017, sudah menjadi urusan Pemerintah Pusat,” ungkap Darma Meliala.
Pada kesempatan yang sama ketika dikonfirmasi berita2.com, secara terpisah Koordinator Tim Survei Jembatan Timbang di wilayah Provinsi Jambi dari kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Firdaus Rasyad menyatakan, terkait dengan personil di UPTD BPPAB pada kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang totalnya berjumlah 71 orang itu, akan diusulkan menjadi pegawai pusat, dalam hal ini PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Secara nasional, ada sekitar 125 ribu pegawai, potensi pegawai yang kita butuhkan untuk ditempatkan di semua UPT balai, jembatan timbang, dan terminal di seluruh Indonesia. Untuk personil petugas jembatan timbang yang ada di Jambi ini khususnya, yang berjumlah 71 orang itu, akan kita usulkan ke kementerian (maksudnya Kemenhub RI) untuk diangkat menjadi pegawai pusat,” ungkap Firdaus.
Disamping itu, Firdaus menyatakan dalam kunjungannya kali ini, pihaknya melihat langsung bagaimana kondisi semua jembatan timbang yang ada di Provinsi Jambi, sekaligus pihaknya juga melaksanakan pendataan tentang aset peralatan yang ada, status tanah dan bangunannya bermasalah atau tidak, untuk segera dilaporkan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, sebelum penyerahan empat unit jembatan timbang yang ada ini kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan berakhir per 31 Desember 2015. 

“Menurut saya, sampai sejauh ini tidak ada masalah. Tapi khan,  kita tidak tau, bagaimana ke depannya,” kata Firdaus terkait soal aset peralatan yang ada, status tanah dan bangunan keempat unit jembatan timbang yang ditinjaunya kali ini beserta rombongan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Hal senada, juga diungkapkan oleh kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, semuanya tidak ada masalah, dan Sri Sapto Eddy pun menjamin tidak ada masalah ke depannya. 

“Semua kepala daerah (bupati dan walikota), yang menjabat saat ini, semua adalah teman-teman saya,” ucap kandidat kuat calon Bupati Tebo periode2016-2021 ini meyakinkan kepadaberita2.com dan rombomgan Tim dari Kementerian Perhubungan pimpinan Firdaus Rasyad. (Afrizal)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Walikota Madiun Tolak Damai Dengan PT AJP

berita-beritadotcom: Mediasi antara PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) selaku penggugat dengan Walikota Madiun yang dikuasakan kepada Kabag Hukum selaku tergugat yang digelar di ruang mediasi Pengadilan Negeri Madiun, Jawa Timur, mengalami jalan buntu. Pasalnya, para pihak mempertahankan argumentasinya masing-masing. Walikota Madiun yaang memberikan khuasa khusus kepada Kabag Hukum, Budi Wibowo, menolak seluruh persyaratan perdamaian yang diajukan PT AJP. "Kita menolak seluruh sy...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Seriwe dijadikan desa mandiri energi

News image

berita-beritadotcom: Petani rumput laut Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), belakangan ini sedikit sumringah. Pasalnya, di sana  kini telah dibangun fasilitas pengeringan rumput laut sekaligus pemerosesan air payau menjadi air bersih siap minum memanfaatkan sumber daya energy surya dan angin. “Ini merupakan contoh yang bagus bagi anak cucu kita. Ada efek revolfing dan saya berharap bi...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

BP2KB Pariaman lakulan pendataan keluarga

berita-beritadotcom: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pariaman,Sumatera Barat mulai melakukan pendataan keluarga Tahun 2015. "Ratusan kader desa diterjunkan dalam pendataan keluarga di Pariaman,"kataKepala BP2KB Kota Pariaman, Yandra Fery di Pariaman,Selasa. Ia menjelaskan, kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan untuk mengetahui data kependudukan Kota Pariaman terkini. Dengan berbagai kelompok umur, seperti jumlah wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS) ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

Paslon JOS Klaim Menangi Pilkada Wonogiri

berita-beritadotcom: Ketua Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati Wonogiri Joko Sutopo-Edy Santosa (JOS) Setyo Sukarno, mengklaim jagonya menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri 2015. Setyo Sukarno yang juga Ketua DPRD Wonogirin Minggu (22/11) mengatakan, berdasarkan hasil survey independen menempatkan  pasangan yang diusung PDIP, Golkar, NasDem dan PKB itu saat ini unggul di 19 kecamatan ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

Pemerintah tuntaskan koridor rel kereta api Palembang-Jambi-Pekanbaru di 2019

berita-beritadotcom: Pembangunan jalur rel Kereta Api Trans-Sumatera, yang menghubungkan semua provinsi-provinsi se-Pulau Sumatera saat ini, terus dikebut pelaksanaannya oleh PemerintahPresiden Joko Widodo (Jokowi), minus pembangunan di dua daerah provinsi kepulauan yang ada, yaitu masing-masing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kepulauan Riau (Kepri), yang telah menjadi program pembangunan infrastruktur unggulan di bidang jasa transportasi massal oleh Jokowi, dan hampir dipastikan ...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Dua kapal asing diledakan dekat dermaga

News image

berita-beritadotcom: Peledakannya dua buah kapal motor milik warga Malaysia,yaitu km Naga Mas tw.18888/6/f dan km Teluk Cowie tw.128/6/f. Ke dua kapal yang diledakan  hanya berjarak 100  meter dari dermaga  Polair Satlan 2 Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.Pemusnahan dua kapal ikan asing yang berbendera Malaysia, hasil tangkapan  direktorat polisi perairan (Ditpolair) Polda Kalimantan Timur di perairan karang unarang Ka...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait