berita-beritadotcom (Yogyakarta): Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),  Chazali Husni Situmorang dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Implementaasi Undang-Undang jaminan Kesehatan ini bertujuan menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah diundangkan dalam  Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 yang kemudian disusul dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dijelaskan Chazali Husni Situmorang bahwa  dengan adanya Undang-undang BPJS ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persepsi inilah ujar Direktur Jamsostek yang diharapkan terserap oleh seluruh stakeholder di Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

Lebih lanjut Direktur Jamsostek tersebut menambahkan bahwa Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat saat ini oleh pemerintah harus diberikan secara koprehensip, tidak boleh setengah-setangah saja .Namun secara tuntas dari promotif, preventif, kuratif  dan rehabilitatif. Jadi sekarang itu untuk pelayanan Kesehatan  tidak boleh sebagian dibayar, sebagian tidak atau sebagian ditangani sebagian tidak ditangani. Dengan komprehensip ini semua biaya masyarakat yang menderita harus ditanggung dan ini merupakan perintah Undang-undang. “Contahnya misalnya untuk cuci darah a, 2, 3 kali ditanggung, kemudian yang ke 4 dan seterusnya monggo itu tidak demikian. Tetapi dengan berlakunya UU BPJS tersebut pelayanan secara menyeluruh dan komprehensip” ujar Chazali Husni di sela sela kegiatanya, di Yogyakarta, (10/5/2012).

Jaminan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan Kesehatan dan kaya atau mampu untuk berpartisipasi iuran untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Mandiri. Jamkesta Mandiri ini tandas dia adalah sebagai wujud gotong –royong dan subsidi silang antara yang kaya dan yang miskin, antara yang sehat dan yang sakit, antara yang muda dan yang tua. Bahkan selain itu juga masyarakat terlatih untuk preventif, berjaga-jaga sebelum sakit dan beramal apabila tidak dimanfaatkan.

Rintisan seperti  ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DIY untuk turut menyambut akan dilaksanakannya UU BPJS. Untuk itu jaminan kesehatan di daerah yang bersinergi dengan arah dan tujuan dari BPJS menjadi pertimbangan dalam perumusan transaformasi penyelenggaraan jaminan Kesehatan dalam BPJS ini.
Turut hadir dalam Sosialisasi  Implementasi BPJS tersebut Pejabat dari PT Jamsostek,PT Askes,Anggota DPRD DIY dan tamu undangan (Setyawan)

berita-beritadotcom (Gunungkidul, Yogyakarta): Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul saat ini tengah berbenah dengan segala rencana aspek pembangunan di Desanya. Rencana pembangunan tersebut akan dituangkan dalam program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang kini kembali bergulir.

Dengan dana sebesar Rp. 713.758.500 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Hargosari, Tahun ini akan melaksanakan berbagai Program pembangunan yang meliputi, Simpan Pinjam perempuan (SPP) dan Sarana Prasarana (Sarpras).

Menurut Ketua TPK Desa Hargosari Suharyanto yang didampingi oleh Bendahara TPK Sumarjono beserta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sumarto menjelaskan,” dengan dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui PNPM ini, kami beserta warga masyarakat patut bersyukur karena, dengan adanya program ini kami dapat membangun segala sarana dan prasarana Desa yang tertinggal, termasuk untuk usaha bagi kaum perempuan di Desa Hargosari.

Tahun ini SPP kami alokasikan dana sebesar Rp.25.000.000 untuk Satu kelompok masyarakat di Dusun Candirejo dan akan dipergunakan sebagai modal usaha.

Sedangkan, untuk sarana prasarananya berdasarkan usulan perempuan, kami membuat infrastruktur rabat beton yang menghubungkan akses jalan antar kecamatan dan antar desa di Dusun Candirejo sepanjang 1449m yang  menelan dana sebesar Rp. 332.341.500.

Dan untuk usulan campuran yang terdiri dari Pria dan wanita, kami membuat jalan rabat beton  di Dusun Jambu hingga Dusun Karangtengah sepanjang  1140m dan menelan dana hingga Rp.266.483.500.” jelas Suharyanto dan Sumarto

Ditambahkan, selain untuk membuat rabat beton dan SPP, kami juga membuat talud pencegah longsor sepanjang 100m di Dusun Jambu dengan Tinggi 1,5m dan dana mencapai Rp.54.248.500. selain itu dengan adanya PNPM ini kami juga dapat memberdayakan masyarakat kami serta dapat memancing swadaya masyarakat sebesar Rp.15.000.000 berupa material lokal, tenaga dan konsumsi.

Kami berharap Program PNPM ini dapat terus berlanjut hingga pembangunan didesa kami selesai dan masyarakat ekonominya terus meningkat seiring dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur yag memadai. imbuhnya  (arf)

berita-beritadotcom (Gunungkidul, Yogyakarta): Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang rawan bencana, secara Geografis Kabupaten Gunungkidul terdiri dari dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan. Bukan hanya terdiri dari pegunungan dan perbukitan, tanah yang ada di Kabupaten Gunungkidul merupakan tanah yang bersifat labil. Oleh karena itu, Kabupaten Gunungkidul sering diterjang bencana longsor ataupun tanah ambles.

Untuk mencegah longsornya tanah di Desa Pringombo, Kecamatan Rongkop Tim Pelaksana kegiatan (TPK) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun ini fokuskan diri untuk membangun Talud pencegah longsor.

Dengan dana mencapai Rp.380.656.500 TPK Desa Pringombo membuat talud di 6 Bulak (jalan jalur pertanian)  sepanjang  705m3.

Menurut Bendahar TPK Narno mengatakan,” mengingat Gunungkidul merupakan rawan bencana longsor, tahun ini kami dari TPK Desa Pringombo akan membuat 6 talud di beberapa Bulak seperti, Bulak Bedali, Bulak Bengok, Bulak Danggolo, Bulak Tirisan, BuPrnlak Pakel dan Bulak Kayangan yang mencapai 705m3.

Selain fokus pada talud kami juga akan fokuskan pada cor rabat beton dan Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) dibidang Pendidikan. Untuk cor rabat beton kami membuat sepanjang 1023m di Dusun Ngembringan hingga Dusun Tirisan yang menghubungkan jalan antar Desa.

Sedangkan untuk, PKH kami membuat talud sepanjang 15m pagar 46 m, konblok 150m2 dan APE (Permainan anak) berupa mandi bola dan ayunan naga besar di TK Pringombo A. Untuk pekerjaannya sudah kami mulai sejak 23 April lalu, kini pekerjaannya sudah mencapai 50% lebih.” Terang Narno saat ditemui wartawan.

Ditambahkan, dengan adanya PNPM ini kami sebagai masyarakat kcil dapat terbantukan dengan adanya sarana prasarana yang memadai, karena, dengan baiknya sarana prasarana maka ekonomi masyarakat kami akan baik. Selain itu kami berharap PNPM dapat terus berlanjut hingga pembangunan di Desa kami selesai. Dan dengan adanya PNPM ini kami kami telah memberdayakan masyarakat kami hingga 400 orang serta dapat memancing sawadaya masyarakat sebesar Rp.25.200.000 berupa material lokal, tenaga dan konsumsi. Jelas Narno (arf)

berita-beritadotcom (Gunungkidul, Yoyakarta): Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY tengah menggarap pembangunan jalan baru sepanjang 2 kilometer menggunakan dana PNPM Integrasi tahun 2012 senilai Rp 97 juta.

Pembangunan jalur baru tersebut ditafsir menelan swadaya masyarakat mencapai ratusan juta rupiah. Demikian ungkap Kades Tepus Broto Riyanto dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Widodo kepada wartawan, Senin (7/5/2012).

Kendati dana belum cair, lanjut Widodo, Pemerintah Desa Tepus terpaksa memberanikan diri menggarap pembuatan jalan baru sepanjang 2 kilometer lebar 6 meter yang melintas di 2 padukuhan yaitu Pacungan menuju Pakel itu.

Sulitnya medan dan beratnya jenis pekerjaan menjadikan panitia bersama masyarakat harus bekerja ekstra keras demi selesainya pembangunan jalan yang semula hanya  merupakan jalan setapak selebar kurang dari satu meter itu.

Pada prakteknya, pembangunan jalan yang juga merupakan jalur penghubung alternatif antardesa yakni Desa Tepus – Desa Sumberwungu tersebut dikerjakan oleh masyarakat di 6 padukuhan meliputi Walangan, Kanigoro, Dongsari, Pacungan, Pudak serta pakel.

“Mulai awal bulan April lalu, pembuatan jalan telah dilakukan oleh masyarakat di 6 padukuhan. Setiap hari sedikitnya tercatat sekitar 540 warga hadir dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang telah diusulkan sejak 2010 lalu itu. Jika ditotal swadaya masyarakat berupa batu, tenaga dan pelebaran tanah dipastikan mencapai ratusan juta,” terang Widodo.

Tujuan utama pembangunan jalan baru tersebut, jelas dia, adalah memperpendek jarak masyarakat di dua padukuhan yakni pakel dan Pudak menuju Balai Desa Tepus. Jika semula masyarakat setempat harus menempuh jarak 4 kilometer, saat ini mereka tinggal menempuh jarak sekitar 2 kilometer saja.

Selain itu pembangunan jalur tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran arus transportasi, salah satunya dengan menekan biaya operasional bidang  pertanian seperti pengangkutan pupuk maupun hasil panen. Dampak lainnya, harga tanah dan kayu di jalur tersebut lambat laun juga akan naik karena sudah dapat dilalui kendaraan baik roda dua maupun empat. (Wheny Marissa)