Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (3/3) malam memutuskan bahwa kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) senilai Rp6,7 triliun kepada Bank Century bermasalah dan merekomendasikan agar pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran diproses secara hukum.
Keputusan yang ditunggu-tunggu masyarakat itu diperoleh melalui voting yang memenangkan opsi tersebut dengan dukungan dari 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi lain yang menyatakan proses prosedur "bailout" tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR.
Dalam voting tersebut, tiga fraksi yang partainya menjadi anggota koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah berbeda dengan tiga partai anggota koalisi lainnya yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di samping mendapat pujian dari berbagai kalangan masyarakat, dukungan yang diberikan Partai Golkar, PKS, dan PPP juga banyak menuai kritik dan kecaman keras dari berbagai pihak, karena dinilai tidak menunjukkan sikap loyal kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wapres Boediono.
Sejumlah kalangan, khususnya pendukung pemerintahan SBY-Boediono, bereaksi keras dengan meminta Presiden SBY segera mengevaluasi keberadaan partai-partai anggota koalisi pemerintah yang tidak sejalan lagi dengan komitmen awal.
Pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, sikap politik tiga partai koalisi pemerintah dalam kasus Bank Century menunjukkan soliditas koalisi terbukti rentan perpecahan.
"Presiden SBY dan Partai Demokrat harus mulai menyadari adanya perubahan konstelasi politik. Soliditas koalisi rentan saat menyikapi kasus Century," ujarnya.
Burhanuddin menilai, SBY dan Partai Demokrat kini dihadapkan pada posisi pelik karena ada indikasi dukungan politik di parlemen mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah.
"Artinya, ada tiga partai pendukung koalisi yang `sulit diatur`, sehingga ke depan SBY dan Demokrat harus mampu membangun sinergi yang baik," ujarnya.
Ia mengingatkan, jika tindakan keras diambil terhadap ketiga partai itu seperti melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengganti menteri yang berasal dari ketiga partai itu, maka justru akan membahayakan.
"Kalau melakukan `reshuffle` terhadap menteri dari ketiga partai itu, maka akan menambah "amunisi" oposisi di parlemen menjadi semakin kuat. Total suara ketiga partai itu di DPR kan sekitar 25 persen lebih. Ini justru akan menyulitkan jalannya pemerintahan ke depan," katanya.
Karena itu, Burhanuddin menyarankan SBY dan Partai Demokrat untuk membangun sinergi yang lebih baik antarpartai koalisi.
Persoalan ketidaksolidan partai koalisi memang sudah terlihat kasat mata. Namun, Partai Demokrat selaku pimpinan partai koalisi pemerintah terlihat mengambil sikap hati-hati dan tidak gegabah menyikapi perbedaan sikap politik dengan tiga partai pendukung koalisi itu.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, partainya kecewa dengan partai koalisi yang berbeda sikap itu, namun hal itu tidak serta merta membuat koalisi pecah.
Menurut dia, kasus Bank Century ini hanya sebagai ujian sekaligus memetakan posisi partai-partai anggota koalisi.
"Koalisi dibangun dengan pemikiran serius dan pertimbangan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Saya yakin setelah Panitia Angket Kasus Bank Century selesai, komunikasi politik akan semakin terbuka," katanya.
Menurut dia, Partai Demokrat lebih menginginkan koalisi tetap berjalan harmonis hingga 2014 untuk membangun pemerintahan yang kuat baik di eksekutif maupun legislatif.
Bagi Partai Demokrat, kata dia, berteman jauh lebih baik daripada bertengkar. Berteman dengan komitmen yang sama itu jauh lebih baik. Jika perbedaan sikap dari anggota koalisi tidak bisa menemukan keharmonisan, maka hak itu tergantung pada sikap Presiden yang membuat komitmen koalisi dengan partai-partai.
Namun demikian, Anas Urbaningrum mengatakan, ada pemikiran di Partai Demokrat untuk membentuk koalisi yang ramping namun sehat daripada gemuk tapi "berlemak" agar memiliki kesamaan komitmen yang kuat sehingga langkah koalisi lebih sehat. Namun hal itu adalah hak prerogatif presiden.
Presiden Yudhoyono sendiri, ketika berpidato menanggapi keputusan rapat paripurna DPR soal kasus Bank Century mengatakan bahwa masalah koalisi partai politik bukan prioritas utama yang dipikirkan saat ini.
"Koalisi dibangun dengan niat baik berdasarkan kesepakatan dan etika. Bagi saya sendiri, prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah," ujarnya.
Jika ada masalah dalam kesepakatan dan etika dalam koalisi partai politik pendukungnya, Presiden meyakini pasti terdapat solusi tepat yang terhormat.
Presiden menjanjikan pemerintahan yang dipimpinnya akan terus bekerja untuk memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan.
Tidak khawatir
Tiga partai anggota koalisi yang sedang disorot yakni Partai Golkar, PKS, dan PPP, ternyata juga tidak gentar dengan kemungkinan "disingkirkannya" mereka dari keanggotaan koalisi karena mengambil sikap yang berbeda terkait kasus Bank Century.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan partainya tidak merasa khawatir karena proses itu murni perbedaan pendapat, sehingga tidak akan mengganggu kebersamaan dalam koalisi.
Ia mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil PKS mengenai pemilihan opsi C dalam rapat paripurna hari sebelumnya telah dikomunikasikan sebelumnya dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, partainya tak gentar dengan adanya ancaman "reshuffle" terhadap kader PKS yang duduk di jajaran kabinet karena ancaman itu datangnya dari individu-individu yang ingin mencari keuntungan sendiri. Presiden SBY, kata dia, akan lebih arif untuk tetap melanjutkan koalisi yang sudah ada.
Anis menegaskan, perbedaan pendapat tentang kasus Bank Century adalah hal yang wajar. Perbedaan yang ada antarpartai politik disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam memahami data dan fakta yang terdapat dalam kasus Bank Century.
"Ini (kasus Bank Century) kan masalah pelanggaran hukum, tidak relevan dengan kesetiaan terhadap pemerintah. Kasus Century itu kan masalah hukum yang dibawa-bawa ke ranah politik. Biarlah sekarang proses hukum ini berlanjut," tutur Anis Matta yang juga Wakil Ketua DPR itu.
Senada dengan itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menegaskan, partainya sudah memperhitungkan segala konsekuensi terkait sikap politik yang diambil fraksinya di DPR atas kasus Bank Century.
"Namanya juga pilihan politik, kita sudah menghitung konsekuensinya. Saya kira PPP tidak terganggu meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Kita tetap komitmen dengan koalisi," ujarnya.
Irgan Chairul Mahfiz mengatakan sikap politik yang diambil PPP terkait kasus Bank Century justru membuat PPP semangat untuk melanjutkan koalisi. "Karena teman yang baik itu adalah teman yang suka mengingatkan," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Golkar tidak berencana keluar dari koalisi meskipun memiliki pandangan berbeda terhadap kasus Bank Century.
"Perbedaan pandangan itu masih dalam koridor kesepakatan koalisi yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan," kata Priyo.
Dikatakannya, salah satu klausul dalam kontrak politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengungkapan kasus Bank Century, kata dia, juga merupakan upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan terungkapnya kasus Bank Century, katanya, persoalannya menjadi jelas sehingga tidak ada lagi fitnah kepada pejabat pemerintah yang sebelumnya mendapat tudingan.
Priyo juga membantah jika sikap Partai Golkar yang berbeda dengan sikap Partai Demokrat dalam kasus Bank Century membuat Partai Golkar disebut duri dalam daging. "Tidak benar bahwa Partai Golkar menjadi duri dalam daging bagi Partai Demokrat. justru Partai Golkar merupakan teman sejati bagi Partai Demokrat yang mengingatkan untuk memilih sikap seperti sikap masyarakat," kata Wakil Ketua DPR itu.
Partai Golkar, katanya, tidak ada rencana untuk meninggalkan koalisi. Partai Golkar masih ingin bersama-sama melanjutkan koalisi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan hingga 2014.
Terkait dengan sistem pemerintahan yang dibangun Presiden Yudhoyono, menurut Direktur Eksekutif The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dr Rizal Sukma, memang seperti mengalami anomali, yakni menganut sistem presidensial tapi presiden masih merasa perlu menjalin koalisi dengan banyak untuk menopang kebijakan pemerintah di parlemen.
Menurut Rizal Sukma, sistem presidensial memang tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang justru menimbulkan kekacauan jalannya pemerintahan.
Untuk itu, ia menyarankan agar ke depan jumlah partai harus lebih disederhanakan lagi dengan membatasinya maksimal empat atau lima partai yang menggambarkan pengelompokan aspirasi dan ideologi politik masyarakat Indonesia. (Oleh Arief Mujayatno)
