Para mantri (lulusan keperawatan) di daerah terpencil dan pedalaman bakal sepi, sebab warga yang menjadi pasiennya akan beralih ke rumah sakit pemerintah untuk berobat.
Bagi penduduk pedesaan, berobat ke mantri menjadi solusi jika mereka mengalami masalah dengan kesehatannya, meski terkadang penyakit yang dideritanya tergolong kronis.
Berobat ke mantri, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak atau cukup hanya Rp15.000 sekali datang. Bahkan, tidak dikutip biaya jika yang berobat adalah warga miskin.
Lain lagi jika yang sakit itu orang kaya, pasti engan berobat di rumah sakit lokal kecuali keadaan mendesak yang memerlukan perawatan segera atau butuh bantuan darurat.
Pasalnya, selama ini berobat di rumah sakit bagi warga miskin berarti menambah beban yakni harus mengeluarkan uang banyak, padahal untuk makan sehari-hari saja sulit.
Berbeda pula dengan orang kaya, berobat di luar negeri menjadi trend dan lebih percaya diri seperti ke rumah sakit di Pulau Penang (Malasyia) maupun Singapura.
"Pak, kalau ada rezeki, pergi saja berobat ke rumah sakit di Penang. Disana peralatan medisnya lengkap, perawat dan dokternya juga ramah-ramah. Tidak perlu khawatir dan Insya Allah, akan sembuh jika berobat ke Pulang Penang," demikian cuplikan kalimat kerap terdengar dari warga yang pernah berobat ke Penang.
Kalimat-kalimat bernada promosi itu seakan-akan telah menjadi sugesti bagi warga Aceh berobat ke Pulau Penang. Bahkan, tidak sedikit warga yang menderita sakit terpaksa menjual kebun untuk bisa berobat ke Pulau Penang.
Untuk mengatasi "ledakan" warga berobat ke luar negeri, Pemerintah Aceh kini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis, khususnya di Rumah Sakit Umum dokter Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.
Gubernur Irwandi Yusuf, mengharapkan warganya tidak lagi berobat ke luar negeri, setelah membaiknya pelayanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit di provinsi itu.
"Saya berharap kedepan semakin sedikit warga yang sakit berobat ke luar negeri, namun itu akan tercapai jika pelayanan sudah membaik dan didukung fasilitas lengkap di rumah sakit di Aceh," katanya.
Masyarakat terutama mereka yang memiliki kemampuan keuangan lebih itu berobat ke luar negeri dikarenakan pelayanan rumah sakit lokal yang kurang memuaskan, selain tidak ditunjang fasilitas memadai.
Gedung baru RSUZA Banda Aceh dibangun atas bantuan hibah Pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan negara itu (KFW) senilai 31 juta Euro atau sekitar Rp418,5 miliar.
Selain bangunan fisik, Pemerintah Jerman melalui badan kerja sama teknik (GTZ) juga memberikan tambahan dana senilai 10,2 juta Euro atau sekitar Rp137,7 juta.
Gedung RSUZA yang baru bantuan Jerman itu berdiri di atas tanah seluas 42,946 meter persegi (M2) dengan luas bangunan mencapai 19,056 M2.
RSUZA merupakan rumah sakit baru dengan infrastruktur yang telah ditingkatkan, dilengkapi konsep penanganan limbah terpadu dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Para pegawai RSUZA juga dibekali pelatihan intensif untuk menjamin agar para pasien dan pegawai memperoleh keuntungan maksimal dari fasilitas-fasilitas dan peralatan yang baru itu.
RSUZA adalah rumah sakit pendidikan berkapasitas 350 tempat tidur dan dirancang aman dari tsunami. Proyek rekonstruksi RSUZA merupakan sebagian dari bantuan Jerman untuk Indonesia yang lebih besar setelah daerah ini diterjang tsunami pada 26 Desember 2004.
Salah satu penunjang kualitas pelayanan yang dimiliki RSUZA adalah dilengkapi fasilitas canggih yakni CT-Scan (alat pemindal otak dan sumsum tulang belakang), Magnitude Resonance Imagine (MRI) alat radiodiagnostik.
"Saya berani mengatakan bahwa RSUZA ini merupakan salah satu rumah sakit tercanggih di Indonesia, dengan kelengkapan yang tidak kalah dibandingkan rumah sakit terkenal seperti di Singapura dan Malaysia," kata Irwandi.
Warga miskin
Meski pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung rumah sakit, namun tidak berarti menafikan warga miskin untuk memperoleh haknya berobat di rumah sakit plat merah itu.
Sebagai jaminan agar semua masyarakat Aceh memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pelayanan maksimal di rumah sakit, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana dalam bentuk asuransi kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2010, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp425 miliar untuk mendukung program JKA.
"Program JKA tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin tapi seluruh penduduk Aceh. Program JKA akan digulirkan pada April 2010," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Akan tetapi, Irwandi Yusuf menyatakan program JKA diberikan kepada masyarakat dengan pelayanan ruang kelas III di rumah-rumah sakit yang ditunjuk. Sebagai pusat rujukan ditunjuk RSUZA Banda Aceh.
"Artinya, jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan plus di ruang inap bukan kelas III maka harus membayar lebih," katanya.
Saat ini diakui pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut masih minim.
"Saya minta kedepan harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Jangan ada lagi `raja-raja` kecil yang harus dilayani, semua pasien harus diperlakukan sama," kata Irwandi Yusuf.
Pelayanan rumah sakit (RS) kepada masyarakat diharapkan lebih optimal dengan adanya bantuan pemerintah melalui program JKA, kata Direktur Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan RI, Marwan Nusri.
"Program JKA sangat baik, namun diharapkan agar pelayanan rumah sakit di Aceh dapat optimal kepada masyarakat," katanya.
Perhatian Pemerintah khususnya Provinsi Aceh terhadap masalah kesehatan masyarakat semakin membaik, dan tentunya juga harus adanya kesadaran bersama membudayakan pola hidup sehat.
"Melalui program JKA di Aceh dan pemberian kartu Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) secara nasional, tujuannya adalah supaya rakyat yang tidak terjangkau bisa juga mendapatkan pelayanan gratis pemerintah," katanya.
Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat itu merupakan sistem yang telah lama dipraktekkan oleh negara-negara maju.
Kualitas SDM
Marwan juga menilai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki rumah sakit, khususnya RSUZA Banda Aceh sudah semakin membaik dan itu diharapkan menjadi modal dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.
"Saya berharap selain peningkatan kapasitas SDM, rumah sakit juga harus bersih dan juga perlu diperhatikan tingkat keselamatan kepada pasien selain pekerja rumah sakit," kata dia menjelaskan.
Untuk memberikan pelayanan berkualitas, manajemen RSUZA Banda Aceh kini terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, termasuk medis dan paramedis. Peralatan canggih yang dimiliki RSUZA merupakan tantangan yang diperlukan persiapan SDM untuk mengoperasikannya.
"Saya pikir, soal SDM kita sudah punya namun masih perlu ditingkatkan. Bahkan saat ini, RSUZA telah bisa juga menangani operasi berupa bedah platik estetik (kecantikan)," kata Wadir bidang SDM RSUZA, dr HM Andalas.
Peralatan canggih kedokteran yang sudah kami miliki itu merupakan kebanggaan milik masyarakat Aceh, dengan harapan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami penduduk di daerah ini.
Saat ini, RSUZA diperkuat sebanyak 1.212 karyawan untuk memberikan pelayanan terhadap 350 kamar perawatan. Dari total karyawan itu antara lain sebanyak 104 dokter ahli (spesialis), 94 dokter umum, 518 perawat dari idealnya sekitar 700 orang, dan tenaga administrasi serta analis berkisar 400 orang.
Akan tetapi, HM Andalas menyebutkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka RSUZA butuh pemambahan sekitar 20 persen tenaga keperawatan.
Salah satu upaya memberikan pelayanan maksimal melalui penambahan tenaga keperawatan, yang idealnya bisa mencapai sekitar 700 orang, jelasnya menyebutkan.
Tercatat 57 dari 94 dokter umum sedang melanjutkan pendidikan spesialis di sejumlah universitas di dalam negeri, selain lima orang di Jerman dan Malaysia.
Itu upaya menuju pelayanan rumah sakit berkualitas dengan harapan masyarakat Aceh tidak lagi tertarik berobat ke luar negeri dimasa mendatang, kata Andalas.
Kekurangan tenaga keperawatan juga dijadikan sebagai alasan masyarakat untuk tetap "ramai-ramai" berada di RSUZA pada saat bersamaan guna menjaga anggota keluarganya yang sedang dirawat.
"Kami telah mencoba meminta masyarakat agar tidak lebih dari seorang menjaga anggota keluarganya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, tapi hingga saat ini tetap saja tidak diindahkan. dari jumlah tenaga perawat itu setiap harinya tugas bergilir yakni dibagi dalam tiga shif," kata dia.
Dengan terbatasnya tenaga maka seorang perawat harus mengontrol untuk lima pasien. Kondisi itu tentunya sulit memberikan pelayanan maksimal jika tidak ada penambahan tenaga keperawatan di RSUZA.
Santunan program JKA, peningkatan fasilitas diharapkan menjadi mata rantai yang tak membedakan strata masyarakat untuk memperoleh pelayanan rumah sakit berkualitas di Aceh, sehingga orang miskin tak lagi takut dan orang kaya tak alergi berobat di rumah sakit lokal.
(Oleh Azhari)
