Jakarta, (berita2.com): Penyadapan, antikorupsi, dan hak asasi manusia (HAM), barangkali kata-kata tersebutlah yang kerap digunakan dalam berbagai media massa pada bulan Desember 2009 ini. Kata antikorupsi seringkali digunakan karena pada 9 Desember merupakan peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang dilaksanakan setiap tahun sejak diterbitkannya Konvensi Antikorupsi PBB pada 2003.
Di Jakarta, peringatan Hari Antikorupsi yang diikuti lebih dari 10 ribu orang berjalan dengan tertib dan damai meski terdapat kecemasan sebagian pihak bahwa akan adanya aksi politisasi dalam gerakan tersebut.
Sementara itu, istilah HAM kerap bermunculan karena hubungannya dengan Hari HAM se-Dunia pada 10 Desember yang diperingati untuk mengenang Deklarasi HAM PBB yang dikeluarkan pada tanggal yang sama tahun 1948, atau 61 tahun yang lalu.
Peringatan Hari HAM se-Dunia di ibu kota berpusat di berbagai tempat, antara lain di depan Istana Negara, kantor Komnas HAM, dan LBH Jakarta.
Sedangkan kata penyadapan, tentu saja terkait dengan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan yang bermula saat Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengeluarkan rilis pada medio November 2009 yang menyebutkan bahwa pihaknya sedang berupaya merampungkan RPP Penyadapan.
Tifatul memaparkan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (penyadapan) akan rampung paling lambat April 2010, sesuai dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
Ia mengatakan, Depkominfo bersama tim antardepartemen sejak Mei 2008 sudah menyusun RPP tentang Tata Cara Intersepsi dan pada Oktober 2009 naskahnya disampaikan kepada Departemen Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi.
Penyusunan RPP Penyadapan, ujar dia, akan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Negara, termasuk pihak operator penyelenggara telekomunikasi.
Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No 11/2008 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Penyadapan dan Antikorupsi
Berbagai kalangan dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) setelah mendengar tentang RPP Penyadapan oleh pemerintah tersebut, segera menyuarakan penolakannya karena beranggapan hal tersebut akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Bahkan, suara keberatan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di mata banyak warga masyarakat merupakan lembaga yang dapat dianggap sebagai ujung tombak untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, RPP Penyadapan bermasalah karena dinilai berpotensi menghambat pekerjaan KPK.
"Peraturan tentang penyadapan itu masalah, hambatan bagi kerja kita ke depan," kata Tumpak dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/12).
Menurut dia, KPK kini sedang bangkit. Dia berharap semangat kebangkitan itu tidak dilemahkan dengan berbagai upaya, termasuk melalui aturan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, teknik penyadapan yang dilakukan KPK telah terbukti bisa membongkar baik sejumlah kasus dugaan korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Haryono mencontohkan, rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi adalah bentuk keberhasilan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat mengungkap upaya penyusunan skenario penyuapan kepada pimpinan KPK.
Sedangkan Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, penyadapan yang dilakukan KPK selalu diaudit oleh lembaga yang berwenang, termasuk Depkominfo.
Selain itu, KPK juga menerapkan mekanisme pengawasan internal dalam bentuk prosedur operasional standar penyadapan.
Menurut Jasin, izin untuk melakukan penyadapan akan menimbulkan kendala teknis. KPK sering melakukan operasi mendadak terkait penangkapan seseorang dalam perkara korupsi.
"Kita harus izin di saat itu juga karena memang momentum terjadinya transaksi suap menyuap terjadi di malam hari itu. Kalau kita minta izin, kan, orangnya keburu pergi," katanya.
Penyadapan dan Kewenangan
LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran persnya juga menyebutkan, RPP Penyadapan merupakan babak baru untuk melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW berpendapat, RPP Penyadapan pada intinya justru berpotensi mempersempit ruang gerak KPK, memperpanjang birokrasi sehingga proses menjadi berlarut-larut, memungkinkan terjadinya kebocoran mulai dari tahap permintaan hingga hasil penyadapan, membuka peluang praktik korupsi di lembaga peradilan.
Selain itu, LSM antikorupsi itu berpendapat pembentukan Pusat Intersepsi Nasional dan Dewan Intersepsi Nasional memberikan peluang terjadinya intervensi sehingga berpotensi membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan cenderung gagal.
Senada dengan ICW, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki juga menolak RPP Penyadapan karena dinilai dapat memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Aturan soal penyadapan ini jelas akan membuat KPK kehilangan taringnya dalam pemberantasan korupsi," kata Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (8/12).
Menurut Teten, bila RPP disahkan maka KPK tidak bisa lagi menggunakan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan untuk menjerat koruptor.
Padahal, ujar dia, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas menyebutkan, lebih dari 50 persen keberhasilan pengungkapan korupsi justru karena kegiatan penyadapan tersebut.
Ia menilai, dalam beberapa pasal dalam RPP tersebut, terdapat banyak hal yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya KPK.
"Salah satunya yaitu dalam pasal 3 ayat 1 mengenai syarat-syarat intersepsi adalah telah memperoleh bukti yang cukup, sehingga ketentuan ini bertentangan dengan UU KPK dan membatasi kewenangan KPK," katanya.
Teten menjelaskan, ketentuan itu mensyaratkan bahwa intersepsi atau penyadapan baru bisa dilakukan setelah adanya izin atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor.
Sementara, lanjutnya, telah dipahami bahwa kisah sukses KPK selama ini karena tidak adanya hambatan soal izin.
Penyadapan dan HAM
Teten mengakui, pemerintah memang berhak dan boleh mengatur penyadapan agar tidak sewenang-wenang dan berisiko pelanggaran HAM.
"Namun patut diingat bahwa KPK dibentuk karena situasi korupsi yang luar biasa (extraordinary crime)," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa KPK perlu mempunyai reaksi cepat untuk melakukan pengusutan suatu kasus dan penyadapan KPK selama ini terbukti sangat efektif sehingga KPK niscaya memerlukan otonomi penuh untuk mengatur sendiri penyadapannya.
Masih terkait dengan HAM, sejumlah LSM bidang hukum seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) juga mengeluarkan siaran pers bersama mengenai permasalahan tersebut.
Menurut berbagai LSM tersebut, ketentuan penyadapan yang diatur dalam tingkat Peraturan Pemerintah (PP) harus ditolak karena akan sangat mengancam perlindungan hak atas kebebasan pribadi yang dijamin dalam konstitusi dan juga ketentuan perundang-undangan lainnya di bidang hak asasi manusia.
Sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
Sedangkan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".
Selain itu, berdasarkan instrumen HAM, restriksi atau pengurangan hak tersebut dibolehkan sepanjang diatur oleh hukum, dilakukan demi kepentingan dan tujuan objektif yang sah, serta dilakukan dengan produk yang sah dan bukan dengan cara sewenang-wenang.
Karenanya, pencabutan hak atau pembatasan yang dilakukan untuk melanggar atau menyimpang hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut.
Untuk itu, empat LSM tersebut menolak pengaturan ketentuan penyadapan yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Peraturan Pemerintah dan mendesak ketentuan itu harus diatur dalam UU Penyadapan dengan keterlibatan masyarakat luas dalam penyusunannya...
(*M "iron" M*)
| Comments |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
