Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (3/3) malam memutuskan bahwa kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) senilai Rp6,7 triliun kepada Bank Century bermasalah dan merekomendasikan agar pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran diproses secara hukum.

Keputusan yang ditunggu-tunggu masyarakat itu diperoleh melalui voting yang memenangkan opsi tersebut dengan dukungan dari 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi lain yang menyatakan proses prosedur "bailout" tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR.

Dalam voting tersebut, tiga fraksi yang partainya menjadi anggota koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah berbeda dengan tiga partai anggota koalisi lainnya yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di samping mendapat pujian dari berbagai kalangan masyarakat, dukungan yang diberikan Partai Golkar, PKS, dan PPP juga banyak menuai kritik dan kecaman keras dari berbagai pihak, karena dinilai tidak menunjukkan sikap loyal kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wapres Boediono.

Sejumlah kalangan, khususnya pendukung pemerintahan SBY-Boediono, bereaksi keras dengan meminta Presiden SBY segera mengevaluasi keberadaan partai-partai anggota koalisi pemerintah yang tidak sejalan lagi dengan komitmen awal.

Pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, sikap politik tiga partai koalisi pemerintah dalam kasus Bank Century menunjukkan soliditas koalisi terbukti rentan perpecahan.

"Presiden SBY dan Partai Demokrat harus mulai menyadari adanya perubahan konstelasi politik. Soliditas koalisi rentan saat menyikapi kasus Century," ujarnya.

Burhanuddin menilai, SBY dan Partai Demokrat kini dihadapkan pada posisi pelik karena ada indikasi dukungan politik di parlemen mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah.

"Artinya, ada tiga partai pendukung koalisi yang `sulit diatur`, sehingga ke depan SBY dan Demokrat harus mampu membangun sinergi yang baik," ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tindakan keras diambil terhadap ketiga partai itu seperti melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengganti menteri yang berasal dari ketiga partai itu, maka justru akan membahayakan.

"Kalau melakukan `reshuffle` terhadap menteri dari ketiga partai itu, maka akan menambah "amunisi" oposisi di parlemen menjadi semakin kuat. Total suara ketiga partai itu di DPR kan sekitar 25 persen lebih. Ini justru akan menyulitkan jalannya pemerintahan ke depan," katanya.

Karena itu, Burhanuddin menyarankan SBY dan Partai Demokrat untuk membangun sinergi yang lebih baik antarpartai koalisi.

Persoalan ketidaksolidan partai koalisi memang sudah terlihat kasat mata. Namun, Partai Demokrat selaku pimpinan partai koalisi pemerintah terlihat mengambil sikap hati-hati dan tidak gegabah menyikapi perbedaan sikap politik dengan tiga partai pendukung koalisi itu.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, partainya kecewa dengan partai koalisi yang berbeda sikap itu, namun hal itu tidak serta merta membuat koalisi pecah.

Menurut dia, kasus Bank Century ini hanya sebagai ujian sekaligus memetakan posisi partai-partai anggota koalisi.

"Koalisi dibangun dengan pemikiran serius dan pertimbangan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Saya yakin setelah Panitia Angket Kasus Bank Century selesai, komunikasi politik akan semakin terbuka," katanya.

Menurut dia, Partai Demokrat lebih menginginkan koalisi tetap berjalan harmonis hingga 2014 untuk membangun pemerintahan yang kuat baik di eksekutif maupun legislatif.

Bagi Partai Demokrat, kata dia, berteman jauh lebih baik daripada bertengkar. Berteman dengan komitmen yang sama itu jauh lebih baik. Jika perbedaan sikap dari anggota koalisi tidak bisa menemukan keharmonisan, maka hak itu tergantung pada sikap Presiden yang membuat komitmen koalisi dengan partai-partai.

Namun demikian, Anas Urbaningrum mengatakan, ada pemikiran di Partai Demokrat untuk membentuk koalisi yang ramping namun sehat daripada gemuk tapi "berlemak" agar memiliki kesamaan komitmen yang kuat sehingga langkah koalisi lebih sehat. Namun hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Presiden Yudhoyono sendiri, ketika berpidato menanggapi keputusan rapat paripurna DPR soal kasus Bank Century mengatakan bahwa masalah koalisi partai politik bukan prioritas utama yang dipikirkan saat ini.

"Koalisi dibangun dengan niat baik berdasarkan kesepakatan dan etika. Bagi saya sendiri, prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah," ujarnya.

Jika ada masalah dalam kesepakatan dan etika dalam koalisi partai politik pendukungnya, Presiden meyakini pasti terdapat solusi tepat yang terhormat.

Presiden menjanjikan pemerintahan yang dipimpinnya akan terus bekerja untuk memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan.

Tidak khawatir

Tiga partai anggota koalisi yang sedang disorot yakni Partai Golkar, PKS, dan PPP, ternyata juga tidak gentar dengan kemungkinan "disingkirkannya" mereka dari keanggotaan koalisi karena mengambil sikap yang berbeda terkait kasus Bank Century.

Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan partainya tidak merasa khawatir karena proses itu murni perbedaan pendapat, sehingga tidak akan mengganggu kebersamaan dalam koalisi.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil PKS mengenai pemilihan opsi C dalam rapat paripurna hari sebelumnya telah dikomunikasikan sebelumnya dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, partainya tak gentar dengan adanya ancaman "reshuffle" terhadap kader PKS yang duduk di jajaran kabinet karena ancaman itu datangnya dari individu-individu yang ingin mencari keuntungan sendiri. Presiden SBY, kata dia, akan lebih arif untuk tetap melanjutkan koalisi yang sudah ada.

Anis menegaskan, perbedaan pendapat tentang kasus Bank Century adalah hal yang wajar. Perbedaan yang ada antarpartai politik disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam memahami data dan fakta yang terdapat dalam kasus Bank Century.

"Ini (kasus Bank Century) kan masalah pelanggaran hukum, tidak relevan dengan kesetiaan terhadap pemerintah. Kasus Century itu kan masalah hukum yang dibawa-bawa ke ranah politik. Biarlah sekarang proses hukum ini berlanjut," tutur Anis Matta yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Senada dengan itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menegaskan, partainya sudah memperhitungkan segala konsekuensi terkait sikap politik yang diambil fraksinya di DPR atas kasus Bank Century.

"Namanya juga pilihan politik, kita sudah menghitung konsekuensinya. Saya kira PPP tidak terganggu meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Kita tetap komitmen dengan koalisi," ujarnya.

Irgan Chairul Mahfiz mengatakan sikap politik yang diambil PPP terkait kasus Bank Century justru membuat PPP semangat untuk melanjutkan koalisi. "Karena teman yang baik itu adalah teman yang suka mengingatkan," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Golkar tidak berencana keluar dari koalisi meskipun memiliki pandangan berbeda terhadap kasus Bank Century.

"Perbedaan pandangan itu masih dalam koridor kesepakatan koalisi yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan," kata Priyo.

Dikatakannya, salah satu klausul dalam kontrak politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengungkapan kasus Bank Century, kata dia, juga merupakan upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan terungkapnya kasus Bank Century, katanya, persoalannya menjadi jelas sehingga tidak ada lagi fitnah kepada pejabat pemerintah yang sebelumnya mendapat tudingan.

Priyo juga membantah jika sikap Partai Golkar yang berbeda dengan sikap Partai Demokrat dalam kasus Bank Century membuat Partai Golkar disebut duri dalam daging. "Tidak benar bahwa Partai Golkar menjadi duri dalam daging bagi Partai Demokrat. justru Partai Golkar merupakan teman sejati bagi Partai Demokrat yang mengingatkan untuk memilih sikap seperti sikap masyarakat," kata Wakil Ketua DPR itu.

Partai Golkar, katanya, tidak ada rencana untuk meninggalkan koalisi. Partai Golkar masih ingin bersama-sama melanjutkan koalisi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan hingga 2014.

Terkait dengan sistem pemerintahan yang dibangun Presiden Yudhoyono, menurut Direktur Eksekutif The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dr Rizal Sukma, memang seperti mengalami anomali, yakni menganut sistem presidensial tapi presiden masih merasa perlu menjalin koalisi dengan banyak untuk menopang kebijakan pemerintah di parlemen.

Menurut Rizal Sukma, sistem presidensial memang tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang justru menimbulkan kekacauan jalannya pemerintahan.

Untuk itu, ia menyarankan agar ke depan jumlah partai harus lebih disederhanakan lagi dengan membatasinya maksimal empat atau lima partai yang menggambarkan pengelompokan aspirasi dan ideologi politik masyarakat Indonesia. (Oleh Arief Mujayatno)

Kasus dana talangan (bailout) Bank Century yang dinilai bermasalah belum berpengaruh negatif terhadap rupiah bahkan mata uang itu menguat mendekati angka Rp9.250 per dolar, karena berbagai faktor dari eksternal sangat mendukungnya.

Sidang Paripurna DPR pada hari pertama yang menimbulkan kericuhan sempat menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar akan terjadi aksi demo besar-besaran oleh para mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan berdampak negatif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Kericuhan yang terjadi di DPR memang sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap rupiah tapi tidak besar.Mata uang Indonesia yang sempat terkoreksi kembali menguat bahkan sempat berada di level Rp9.250 per dolar.

Hal ini didukung oleh makin membaiknya indikator ekonomi makro Indonesia, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa laju inflasi Februari 2010 lebih baik ketimbang bulan sebelumnya.

Selain itu juga dipicu oleh faktor positif dari pasar eksternal seperti dolar AS yang melemah terhadap euro dan yen dan membaiknya saham-saham AS memicu bursa regional meningkat, serta indikator ekonomi AS yang membaik seperti berkurangnya klaim pengangguran AS.

Pelaku pasar lebih cenderung memperhatikan isu dari luar ketimbang dalam, meski kondisi politik di dalam negeri lagi menghangat akibat kasus dana talangan Bank Century.

Rally rupiah yang baru berjalan dua hari itu terganggu oleh ricuhnya sidang paripurna DPR yang membahas masalah dana talangan Bank Century yang semula diperkirakan hanya berlangsung dalam satu hari berlanjut dua hari dengan keputusan soal dana talangan Bank Century dinilai tidak benar.

Hingga dua hari berikutnya , rupiah terkoreksi mendekati angka Rp9.300 per dolar, namun membaiknya bursa regional berkat menguatnya saham-saham AS dan berkurangnya kekhawatiran krisis utang Yunani memicu rupiah kembali menguat mendekati level Rp9.300 per dolar.

Pelaku pasar semula memperkirakan rupiah akan akan terpuruk apabila keputusan sidang Paripurna DPR itu diluar dari perkiraan yang akan membuat Bank Indonesia (BI) mengeluarkan cadangan dolarnya untuk dilepas guna menahan laju merosotnya rupiah lebih jauh.

Pelaku pasar sampai saat ini juga masih hati-hati untuk masuk ke pasar, mereka menunggu kelanjutan dari keputusan sidang Paripurna DPR mengenai keputusan itu apa akan dibawa ke pengadilan atau tidak.

Jadi indikator ekonom makro Indonesia yang positif memberikan kepastian kepada investor bahwa ekonomi nasional tetap tumbuh sekalipun ada krikil yang mengganggu pertumbuhan tersebut.

Pengamat pasar uang, Farial Anwar mengatakan, membaiknya kurs rupiah terhadap dolar, karena indikator ekonomi Indonesia yang cukup baik dan Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 6,5 persen.

BI diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuannya untuk menjaga rupiah agar tetap berada dibawah angka Rp9.300 per dolar, ucapnya.

Posisi rupiah dibawah angka Rp9.300 per dolar, menurut dia dinilai sangat baik, karena berada dibawah target pemerintah yang menetapkan kurs rupiah pada kisaran Rp9.300 sampai Rp9.500 per dolar.

Kenaikan rupiah itu juga terpicu oleh melemahnya dolar terhadap mata uang utama Asia terutama terhadap euro dan yen. Kenaikan yen sebenarnya kurang disukai para eksportir Jepang, karena produk jualnya di pasar ekspor kurang kompetitip, tuturnya.

Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Group mengatakan, rupiah yang sempat mencapai Rp9.250 per dolar mulai terkoreksi, setelah DPR melaksanakan sidang paripurna membahas masalah dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Akibatnya rupiah kembali terpuruk mendekati angka Rp9.300 per dolar, namun koreksi harga terhadap rupiah tidak besar yang menunjukkan kecilnya pengaruh putusan DPR terhadap rupiah, ucapnya.

Pelaku asing, lanjut diperkirakan sudah mempersiapkan diri untuk mengalihkan dananya di pasar domestik. Namun kenyataannya mereka masih berada di pasar untuk mengetahui dan melihat kelanjutan keputusan DPR itu.

"Kami optimis pelaku masih tetap menginvestasikan dananya di pasar, karena Indonesia dinilai masih dapat memberikan keuntungan yang lebih baik ketimbang negara Asia lainnya," ucapnya.

Kedepan, menurut dia, pasar saham dan pasar uang diperkirakan akan semakin ramai, karena pemerintah akan meminta perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit untuk memicu ekonomi nasional tumbuh lebih cepat.

Pemerintah sangat membutuhkan mitra perbankan mendukung pembangunan di dalam negeri agar dapat mendorong sektor riil bisa berjalan dengan baik yang selama dinilai hanya berjalan ditempat, katanya.

Dampaknya kecil

Sementara itu, pengamat pasar uang lainnya, Edwin Sinaga mengatakan, pelaku pasar menahan diri semula hanya menahan diri mengurangi kegiatan, melihat sidang paripurna pada hari pertama berlangsung ricuh mengakibatkan para mahasiswa menjadi marah sehingga menimbulkan kekhawatiran situasi politik di dalam negeri makin tidak terkendali.

Namun dampak negatif dari sidang Paripurna terhadap pasar uang khususnya rupiah relatif masih kecil, katanya.

Dalam kondisi ini, menurut dia rupiah masih berada dilevel Rp9.275 per dolar yang menunjukkan posisinya masih stabil sehingga peluang untuk kembali naik sangat besar.

Pelaku pasar juga menunggu data tenaga kerja AS yang keluar pada akhir pekan ini yang diperkirakan akan lebih baik dibanding sebelumnya. Apabila tenaga kerja AS membaik, maka akan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS masih tumbuh, ucapnya.

Edwin Sinaga yang juga Dirut Finan Corpindo Nusa mengatakan, pelaku pasar menahan diri mereka masih berada di luar pasar mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai masalah Bank Century.

Menurut dia, posisi rupiah saat ini cukup bagus yang menunjukkan pelaku pasar masih berada di pasar, meski mereka saat ini agak hati-hati menempatkan dananya di pasar domestik.

"Kami memperkirakan rupiah akan dapat bergerak naik lagi, karena sidang paripurna DPR telah memutuskan kasus dana talangan Bank Century adalah bermasalah," katanya.

Rupiah, lanjut dia masih dapat bergerak naik lagi dan akan kembali pada level Rp9.250 per dolar yang pernah dicapai beberapa hari lalu.

Pembelian rupiah oleh pelaku pasar, karena mata uang Indonesia pada pekan lalu terkoreksi akibat kekhawatiran pelaku pasar terhadap masalah Bank Century yang masih tidak menentu, kata Head Equity Sales PT Panin Capital, Ifan Kurniawan.

Pembelian itu juga didukung oleh membaiknya bursa regional. Rupiah pekan lalu terpuruk hingga mendekati Rp9.400 per dolar, namun kemudian kembali membaik hingga bertengger di level Rp9.320 per dolar.

Kasus Bank Century dinilai belum ada kepastian, meski sejumlah partai menyebut nama Wakil Presiden Boediono selaku mantan gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kami optimis rupiah masih tetap dalam kisaran tersebut yang membuat pelaku pasar baik eksportir maupun importir masih dapat melaksanakan kegiatan, " ucapnya.

Ditanya The Fed yang mempertahankan suku bunga rendah, menurut dia, faktor tersebut membuat rupiah menguat, karena dolar AS di pasar regional melemah terhadap mata uang utama Asia lainnya.

Isu positif belum mengangkat rupiah naik tajam, karena pelaku pasar masih hati-hati dengan kondisi politik di dalam negeri dan mereka menunggu DPR mengenai keputusannya apa akan dibawa ke Pengadilan atau tidak.

Karena itu faktor positif yang muncul dari pasar eksternal belum mendorong pelaku pasar aktif membeli rupiah, mereka bahkan melepas dengan membeli dolar, ujarnya.

The Fed sebelumnya menaikkan suku bunga diskonto 25 basis poin menjadi 0,75 persen, yang menekan rupiah merosot jauh di atas Rp9.300 per dolar. (Oleh : Cecep Syaifudin)

Sekadar impian tidak akan mengubah sektor pariwisata Indonesia berdaya saing global tinggi, namun melalui langkah nyata meskipun kecil, pariwisata tanah air dipastikan kian mendekati kelas dunia.

Sayangnya, membangun sektor pariwisata bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan.

Apalagi sinergi lintaspemangku kepentingan adalah barang mahal di Indonesia.

Padahal pariwisata adalah integrasi, satu kesatuan utuh antara destinasi dengan segala macam daya dukung di dalamnya meliputi infrastruktur fisik hingga hospotality disertai mentalitas masyarakatnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Firmansyah Rahim, mengatakan, meningkatkan daya saing sektor pariwisata bukan sekadar tanggung jawab satu institusi melainkan juga seluruh komponen yang terkait.

"Kewenangan yang ada di domain kami (Kemenbudpar) hanya sekitar 20 persen untuk meningkatkan daya saing pariwisata kita," katanya.

Sudah menjadi keharusan untuk mengkonsolidasikan kerja lintasinstitusi demi sektor pariwisata Indonesia mendapat taraf dunia, kata dia.

Faktanya, survei World Econominc Forum 2009 mencatat, indeks daya saing pariwisata Indonesia pada 2009 hanya menempati posisi ke-81 dari 133 negara di dunia.

Firmansyah menegaskan, pihaknya hanya memiliki sekitar 12 domain dan kewenangan dalam hal itu sementara sisanya yang mencapai 61 items berada di bawah kewenangan institusi lain.

"Penilaian daya saing terdiri atas tiga indeks dengan 14 subindeks meliputi kerangka regulasi, infrastruktur dan bisnis, serta SDM, budaya, dan alam," katanya.

Domain yang menjadi wilayahnya, hanya mencakup di antaranya keberlanjutan pengembangan industri pariwisata, kemudahan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, hingga efektivitas pemasaran dan branding.

Sementara domain dan kewenangan pariwisata yang membutuhkan koordinasi dengan institusi lain di antaranya infrastruktur transportasi udara, infrastruktur transportasi darat, infrastruktur ICT, kebersihan dan kesehatan, hingga keamanan dan keselamatan.

Banyak pihak menilai kunci keberhasilan meningkatkan daya saing global pariwisata Indonesia terletak pada sinergi yang baik antarpemangku kepentingan terkait.

Miskoordinasi antarinstitusi yang selama ini terjadi adalah sumber benang kusut pariwisata tanah air.

Potensi Besar

Indonesia, dengan segala daya dukungnya, pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi favorit bagi pelancong.

Apalagi jumlah pergerakan turis dunia yang menyambangi kawasan ASEAN tidak pernah kurang dari 60 juta orang setiap tahunnya.

Namun, sayang Indonesia tidak mendapat potongan "kue" terbesar dalam kaitannya dengan jumlah turis yang mampir. Tercatat hanya sekitar 6,4 juta turis yang melancong ke Indonesia pada 2009 melalui program Visit Indonesia.

Jumlah itu pun termasuk jumlah kunjungan turis terbesar dalam 10 tahun terakhir.

Fakta itu ironis mengingat Indonesia adalah negara terluas di ASEAN yang sebenarnya mampu menawarkan lebih banyak pilihan destinasi yang bahkan tidak pernah habis dalam satu kali kunjungan.

Padahal Indonesia ibarat tanpa digarap serius pun memiliki beragam tawaran yang menggiurkan bagi pelancong.

Direktur Lembaga Pengembangan Informasi Pariwisata (Lepita), Diyak Mulahela, berpendapat, berwisata di Indonesia adalah yang termurah di dunia.

"Kita bisa mendapatkan hotel berbintang lima dengan rate hanya 50-60 dolar AS semalam, di negara lain sulit," katanya.

Pengamat pariwisata itu, menilai sisi "value for money" dapat menjadi senjata terbaik untuk memasarkan sektor pariwisata Indonesia.

Obwis Stagnan

Wakil Ketua ASITA DKI Jakarta Bidang Humas, Jongki Adiyasa, mengatakan, Indonesia sangat potensial menjadi daerah kunjungan wisata dunia.

Obyek wisata (obwis) di tanah air beragam dan bervariasi jenisnya mulai dari wisata alam, wisata petualangan, wisata religi, hingga wisata belanja.

Sayangnya, beragam obwis tersebut belum digarap optimal sehingga hanya sedikit yang bisa ditonjolkan sampai saat ini.

"Pengembangan obwis di Indonesia stagnan padahal banyak obyek yang bagus-bagus tapi belum didukung infrastruktur yang memadai," kata Joungki.

Pendapat Joungki bukan tanpa alasan, karena World Economic Forum telah merangking Indonesia pada posisi ke-81 dari 133 negara pada 2009 dalam daya saing pariwisata.

Itu artinya, Indonesia masih tergolong lemah dalam menggarap daya dukung sektor pariwisata.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah kerja sama semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri," katanya.

Menurut dia, semua pihak harus berkonsolidasi membangun daya dukung sektor pariwisata. Masing-masing mengidentifikasikan tugas dan menggarapnya secara optimal.

"Pemerintah kembangkan infrastruktur, swasta menggarap obyek wisata, swasta yang lain menggarap promosi, dan lain-lain. Sebab kalau tidak terkoordinasi dengan baik, maka akan jalan sendiri-sendiri, semrawut," katanya.

Ia berpendapat, seluruh benang kusut dunia pariwisata harus diurai agar tidak ada lagi benturan-benturan dalam hal perizinan, pengawasan, dan regulasi yang lain.

Dengan begitu, mewujudkan pariwisata Indonesia menuju kelas dunia bukan lagi ibarat mengejar mimpi yang tak pasti. (Oleh Hanni Sofia)

Para mantri (lulusan keperawatan) di daerah terpencil dan pedalaman bakal sepi, sebab warga yang menjadi pasiennya akan beralih ke rumah sakit pemerintah untuk berobat.

Bagi penduduk pedesaan, berobat ke mantri menjadi solusi jika mereka mengalami masalah dengan kesehatannya, meski terkadang penyakit yang dideritanya tergolong kronis.

Berobat ke mantri, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak atau cukup hanya Rp15.000 sekali datang. Bahkan, tidak dikutip biaya jika yang berobat adalah warga miskin.

Lain lagi jika yang sakit itu orang kaya, pasti engan berobat di rumah sakit lokal kecuali keadaan mendesak yang memerlukan perawatan segera atau butuh bantuan darurat.

Pasalnya, selama ini berobat di rumah sakit bagi warga miskin berarti menambah beban yakni harus mengeluarkan uang banyak, padahal untuk makan sehari-hari saja sulit.

Berbeda pula dengan orang kaya, berobat di luar negeri menjadi trend dan lebih percaya diri seperti ke rumah sakit di Pulau Penang (Malasyia) maupun Singapura.

"Pak, kalau ada rezeki, pergi saja berobat ke rumah sakit di Penang. Disana peralatan medisnya lengkap, perawat dan dokternya juga ramah-ramah. Tidak perlu khawatir dan Insya Allah, akan sembuh jika berobat ke Pulang Penang," demikian cuplikan kalimat kerap terdengar dari warga yang pernah berobat ke Penang.

Kalimat-kalimat bernada promosi itu seakan-akan telah menjadi sugesti bagi warga Aceh berobat ke Pulau Penang. Bahkan, tidak sedikit warga yang menderita sakit terpaksa menjual kebun untuk bisa berobat ke Pulau Penang.

Untuk mengatasi "ledakan" warga berobat ke luar negeri, Pemerintah Aceh kini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis, khususnya di Rumah Sakit Umum dokter Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf, mengharapkan warganya tidak lagi berobat ke luar negeri, setelah membaiknya pelayanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit di provinsi itu.

"Saya berharap kedepan semakin sedikit warga yang sakit berobat ke luar negeri, namun itu akan tercapai jika pelayanan sudah membaik dan didukung fasilitas lengkap di rumah sakit di Aceh," katanya.

Masyarakat terutama mereka yang memiliki kemampuan keuangan lebih itu berobat ke luar negeri dikarenakan pelayanan rumah sakit lokal yang kurang memuaskan, selain tidak ditunjang fasilitas memadai.

Gedung baru RSUZA Banda Aceh dibangun atas bantuan hibah Pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan negara itu (KFW) senilai 31 juta Euro atau sekitar Rp418,5 miliar.

Selain bangunan fisik, Pemerintah Jerman melalui badan kerja sama teknik (GTZ) juga memberikan tambahan dana senilai 10,2 juta Euro atau sekitar Rp137,7 juta.

Gedung RSUZA yang baru bantuan Jerman itu berdiri di atas tanah seluas 42,946 meter persegi (M2) dengan luas bangunan mencapai 19,056 M2.

RSUZA merupakan rumah sakit baru dengan infrastruktur yang telah ditingkatkan, dilengkapi konsep penanganan limbah terpadu dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Para pegawai RSUZA juga dibekali pelatihan intensif untuk menjamin agar para pasien dan pegawai memperoleh keuntungan maksimal dari fasilitas-fasilitas dan peralatan yang baru itu.

RSUZA adalah rumah sakit pendidikan berkapasitas 350 tempat tidur dan dirancang aman dari tsunami. Proyek rekonstruksi RSUZA merupakan sebagian dari bantuan Jerman untuk Indonesia yang lebih besar setelah daerah ini diterjang tsunami pada 26 Desember 2004.

Salah satu penunjang kualitas pelayanan yang dimiliki RSUZA adalah dilengkapi fasilitas canggih yakni CT-Scan (alat pemindal otak dan sumsum tulang belakang), Magnitude Resonance Imagine (MRI) alat radiodiagnostik.

"Saya berani mengatakan bahwa RSUZA ini merupakan salah satu rumah sakit tercanggih di Indonesia, dengan kelengkapan yang tidak kalah dibandingkan rumah sakit terkenal seperti di Singapura dan Malaysia," kata Irwandi.

Warga miskin

Meski pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung rumah sakit, namun tidak berarti menafikan warga miskin untuk memperoleh haknya berobat di rumah sakit plat merah itu.

Sebagai jaminan agar semua masyarakat Aceh memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pelayanan maksimal di rumah sakit, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana dalam bentuk asuransi kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2010, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp425 miliar untuk mendukung program JKA.

"Program JKA tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin tapi seluruh penduduk Aceh. Program JKA akan digulirkan pada April 2010," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Akan tetapi, Irwandi Yusuf menyatakan program JKA diberikan kepada masyarakat dengan pelayanan ruang kelas III di rumah-rumah sakit yang ditunjuk. Sebagai pusat rujukan ditunjuk RSUZA Banda Aceh.

"Artinya, jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan plus di ruang inap bukan kelas III maka harus membayar lebih," katanya.

Saat ini diakui pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut masih minim.

"Saya minta kedepan harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Jangan ada lagi `raja-raja` kecil yang harus dilayani, semua pasien harus diperlakukan sama," kata Irwandi Yusuf.

Pelayanan rumah sakit (RS) kepada masyarakat diharapkan lebih optimal dengan adanya bantuan pemerintah melalui program JKA, kata Direktur Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan RI, Marwan Nusri.

"Program JKA sangat baik, namun diharapkan agar pelayanan rumah sakit di Aceh dapat optimal kepada masyarakat," katanya.

Perhatian Pemerintah khususnya Provinsi Aceh terhadap masalah kesehatan masyarakat semakin membaik, dan tentunya juga harus adanya kesadaran bersama membudayakan pola hidup sehat.

"Melalui program JKA di Aceh dan pemberian kartu Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) secara nasional, tujuannya adalah supaya rakyat yang tidak terjangkau bisa juga mendapatkan pelayanan gratis pemerintah," katanya.

Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat itu merupakan sistem yang telah lama dipraktekkan oleh negara-negara maju.

Kualitas SDM

Marwan juga menilai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki rumah sakit, khususnya RSUZA Banda Aceh sudah semakin membaik dan itu diharapkan menjadi modal dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

"Saya berharap selain peningkatan kapasitas SDM, rumah sakit juga harus bersih dan juga perlu diperhatikan tingkat keselamatan kepada pasien selain pekerja rumah sakit," kata dia menjelaskan.

Untuk memberikan pelayanan berkualitas, manajemen RSUZA Banda Aceh kini terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, termasuk medis dan paramedis. Peralatan canggih yang dimiliki RSUZA merupakan tantangan yang diperlukan persiapan SDM untuk mengoperasikannya.

"Saya pikir, soal SDM kita sudah punya namun masih perlu ditingkatkan. Bahkan saat ini, RSUZA telah bisa juga menangani operasi berupa bedah platik estetik (kecantikan)," kata Wadir bidang SDM RSUZA, dr HM Andalas.

Peralatan canggih kedokteran yang sudah kami miliki itu merupakan kebanggaan milik masyarakat Aceh, dengan harapan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami penduduk di daerah ini.

Saat ini, RSUZA diperkuat sebanyak 1.212 karyawan untuk memberikan pelayanan terhadap 350 kamar perawatan. Dari total karyawan itu antara lain sebanyak 104 dokter ahli (spesialis), 94 dokter umum, 518 perawat dari idealnya sekitar 700 orang, dan tenaga administrasi serta analis berkisar 400 orang.

Akan tetapi, HM Andalas menyebutkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka RSUZA butuh pemambahan sekitar 20 persen tenaga keperawatan.

Salah satu upaya memberikan pelayanan maksimal melalui penambahan tenaga keperawatan, yang idealnya bisa mencapai sekitar 700 orang, jelasnya menyebutkan.

Tercatat 57 dari 94 dokter umum sedang melanjutkan pendidikan spesialis di sejumlah universitas di dalam negeri, selain lima orang di Jerman dan Malaysia.

Itu upaya menuju pelayanan rumah sakit berkualitas dengan harapan masyarakat Aceh tidak lagi tertarik berobat ke luar negeri dimasa mendatang, kata Andalas.

Kekurangan tenaga keperawatan juga dijadikan sebagai alasan masyarakat untuk tetap "ramai-ramai" berada di RSUZA pada saat bersamaan guna menjaga anggota keluarganya yang sedang dirawat.

"Kami telah mencoba meminta masyarakat agar tidak lebih dari seorang menjaga anggota keluarganya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, tapi hingga saat ini tetap saja tidak diindahkan. dari jumlah tenaga perawat itu setiap harinya tugas bergilir yakni dibagi dalam tiga shif," kata dia.

Dengan terbatasnya tenaga maka seorang perawat harus mengontrol untuk lima pasien. Kondisi itu tentunya sulit memberikan pelayanan maksimal jika tidak ada penambahan tenaga keperawatan di RSUZA.

Santunan program JKA, peningkatan fasilitas diharapkan menjadi mata rantai yang tak membedakan strata masyarakat untuk memperoleh pelayanan rumah sakit berkualitas di Aceh, sehingga orang miskin tak lagi takut dan orang kaya tak alergi berobat di rumah sakit lokal.

(Oleh Azhari)